- Inovatif89.com — Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Jurnalis Indonesia Demokrasi (DPC PJID) Kota dan Kabupaten Tasikmalaya merasa kecewa dengan tidak koperatifnya pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmlaya dikarenakan surat yang dilayangkan kepada pihak Pemkab tidak ada tanggapan.
Yan Selaku Ketua PJID DPC Tasikmalaya menyampaikan melalui telepon selulernya, Sabtu (15/02/2020), kepada Wartawan, kami sudah melayangkan dua kali surat kepada pihak Bupati, dengan tembusan ke Sekda dan Asda III serta Diskominfo, hanya saja sampai saat ini belum ada tanggapan apapun.
“Sementara Diskominfo sendiri kebingungan dengan alasan yang kliseu belum adanya petunjuk dari atasan. Kan seharusnya Diskominfo itu mampu mengorganisir ataupun mengkoordinasikan antar OPD bila ada kejadian seperti ini,” ujarnya.
Menurut Yan, adapun yang kami sesalkan dari semua kejadian ini, surat melalui Sekpri Bupati saja itu bisa beralasan hilang, bagaimana mau tertib administrasi di Pemkab Tasikmalaya ini. Ketika hal-hal seperti itu saja tidak diperhatikan, dan dianggap sepele.
“Dari kejadian kejadian seperti itu, kami juga mengkritisi bagaimana dengan pembangunan ataupun yang lainnya ini semuanya mangkrak dan belum terselesaikan, dan saya rasa dengan semua itu apakah semua yang bersangkutan sudah siap di penjara atau Good Goverman tentang Pemerintahan yang bersih,” ungkapnya.
Padahal kami menyorati pihak Pemkab itu, terang Yan, tidak ada apa-apa hanya ingin bersilaturahmi dan berdiskusi mencari solusi tentang permasalahan yang ada di Pemkab Tasikmalaya, ini hanya saja disayang sampai saat ini tidak ada respon.
“Kami dari PJID DPC Kota/Kab Tasikmalaya hanya berharap bagaimana Tasikmalaya ini ke depan bisa lebih baik dan memiliki pemimpin yang berkarakter punya konsep juga dan kemudian bagaimana OPD yang ada di Pemkab Tasikmalaya ini terorganisir dengan baik dan kembali ke tupoksinya masing masing” tegasnya.
Sambung Yan, karena selama ini banyak pelanggaran-pelanggaran Perda yang didiamkan tidak ada tindakan apapun, sudah banyak contoh lah di Tasikmalaya ini tentang pelanggaran pelanggaran Perda, sampai Sekda yang sekarang ini saja susah di hubungi.
“Bukan hanya pelanggaran Perda tetapi juga aturan yang lebih atas, kalau Pemerintahan yang baik mana mungkin ada beberapa pejabat yang jadi terpidana dan sekarang ada beberapa yang jadi terdakwa di PN Tipikor Bandung, ini jelas perlu sekali pembenahan yang signifikan,” jelasnya.
Tambahnya, kami mengajak pihak Pemkab Tasikmalaya untuk berdiskusi, barangkali ada sedikit masukan yang bermanfaat dan barokah untuk semua, dengan segala kerendahan hati, kami ingin Kabupaten Tasikmalaya yang menjadi bagian dari pusat kegiatan wilayah di Priangan Timur lebih siap dalam segala hal, dari segi infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan sektor lainnya bisa menopang kehidupan masyarakatnya.
“Saya sendiri sebagai warga Tasikmalaya merasa malu dimana menjadi daerah miskin, dan tentunya pihak eksekutif, legislatif mampu memecahkan permasalahan ini, dan kamipun berharap menjelangnya Rakernas Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) semua bisa berdampingan,” harap Yan.
lanjut Ya, saya berharap kepada pihak Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, tolonglah jalin silaturahmi yang baik dengan para jurnalis, tidak ada jurnalis harian, mingguan ataupun online.
“Kita semua sama tupoksinya, dilindungi Undang-Undang jadi jangan sampai ada Diskriminasi ataupun perbedaan itu saja,” pungkasnya. [Fauzi]
