Inovatif89.com — Sekitar 25 aparatur dari 22 Kabupaten/Kota di Jawa Barat mengikuti Diklat (Pendidikan kilat) Teknis Substantif Pengelolaan Issue, bertempat di kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusian (BPSDM) Provinsi Jawa Barat, Jl. Kolonel Masturi Km 3.5 No.11 Cipageran – Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat.
Dalam kegiatan Diklat tersebut para aparatur yang sehari-hari mengelola informasi, dilatih dalam pengelolaan issue selama 12 hari.
Menurut Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Substantif, BPSDM Provinsi Jabar, Cepi Mahdi menyampaikan, pengendalian dan pengelolaan issue serta krisis menjadi sebuah bidang khusus yang harus ditangani oleh Dinas Kominfo Kabupaten/Kota di Jawa Barat Khususnya, terutama bila Issue yang muncul itu memiliki dampak buruk pada masyarakat luas.
“Berkaitan dengan hal itu dalam upaya meningkatkan pemahaman dan profesionalisme dalam pelayanan kepada masyarakat, BPSDM melatih 25 ASN dalam pengelolan issue. Diharapkan dapat mewujudkan SDM aparatur berkualitas dan berkompeten terutama kemampuan manajerial dalam pengelolaan issue secara profesional,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, Setiaji, saat memberikan arahan dalam pembukan Diklat, Selasa (18/02/2020), mengajak semua peserta untuk responsif dalam menghadapi dan menangani issue yang beredar di masyarakat dan segera mengcounter bila terdapat.
Setiaji mencontohkan, bagaimana issue bencana longsor di Kabupaten Garut segera terklarifikasi oleh kecepatan seorang Ketua RW melalui teknologi aplikasi Sapa Warga melaporkan kejadian yang sebenarnya.
Hal itu pula, imbuhnya, dapat meredam issue negatif semakin meluas, terlebih kini Jabar memiliki Tim Saber Hoaks, sebagai upaya meng-counter informasi menyesatkan.
Hal senada dikatakan Kabid Pengembangan Kompetensi Teknis Substantif, Diskominfo Jabar, Cepi Mahdi bahwa sangat penting agar setiap peserta yang hadir dapat mengaplikasikan teknis pengelolaan isu di lingkungan kerja setelah selesai mengikuti diklat ini.
“Teknis pengelolaan isu ini, sangat penting diaplikasikan di lingkungan kerja. Karena Jika lingkungan pemerintahan bisa terlibat sebelum isu meluas, mereka dapat meningkatkan kemungkinan kesuksesan komunikasi mereka,” ujarnya.
Salah seorang peserta dari Kabupaten Garut, Yan Agus Supianto, menanggapi pelatihan ini sebagai sesuatu yang baru, apalagi dalam hal pengelolaan issu sebagai bermuaranya terhadap fungsi kehumasan pemerintah, agar tidak berdampak buruk akibat pembiaran issue yang tidak ditangani serius.
Diklat Teknis Pengelolaan Issue berdurasi 120 jam ini, menyajikan materi seputar Kehumasan, Riset Media dan Opini Publik, Media Relation, Penulisan Media dan New Media, hingga materi Pendidikan Anti Korupsi, dengan metode pelatihan ceramah, diskusi kelompok, juga menjelang akhir kegiatan melakukan orientasi lapangan. [Diskominfo Garut/Fauzi]
