Pewarta : Yusrizal.
Inovatif89.com — Saya apresiatif kepada Desa Tawangbanten yang telah mengadakan Apel Siaga, tentunya sebagai wujud kepedulian Pemerintahan desa terhadap pencegahan penyebaran wabah Virus Corona yang mematikan ini.
“Kita memang harus bersiap diri, apalagi memang besok lusa akan merayakan Idul Fitri 1441 Hijriyah dan dimungkinkan banyak saudara-saudara kita yang pulang dari luar daerah, dikhawatirkan mungkin ada dari jakarta, Bandung, dan daerah-daerah yang anggap zona merah. Tentu ini menjadi perhatian kita semua, karna memang itu masih saudara-saudara kita tapi memang harus di sadarkan,” ungkap anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Ali Rasyid, S.Sos, ditemui usai menghadiri Apel Siaga Penanggulangan Covid-19 Pemdes Tawangbanteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya, Jum’at (22/05/2020) sore.
Dikatakan Ali Rasyid anggota DPRD Provinsi Jabar dari Fraksi Partai Gerindra, saya menghadiri Apel Siaga sampai ke tingkat RT dan RW artinya mengawasi langsung ke masyarakat, serta pengarahan dari Kades juga Camat tadi, saya kira mengenai bagaimana cara menyikapi saudara-saudara kita yang katakanlah mudik.
“Tentu jangan di asingkan tapi harus memang di karantina, mengisolasi diri selama 14 hari karna masa inkubasi terpapar Virus covid-19,” ujarnya.
Menurut Ali, terkait Bansos dari Provinsi sudah di salurkan keseluruh Jawa Barat dengan nilai nominal Rp. 500.000 yakni, berupa uang tunai Rp. 150.000 dan yang Rp. 350.000 berbentuk sembako.
“Sebagai mana yang telah di sampaikan oleh Gubernur, tentu ini jumlahnya tidak bisa merata karena ada keterbatasan anggaran. Bahkan kemampuan Pemerintah Provinsi mengenai bansos tersebut kemampuannya sampai bulan Juli, makanya Pemerintah Provinsi sudah menyampaikan kepada Pemerintah Pusat supaya bisa membantu untuk wilayah Jawa Barat,” imbuhnya.
Data terakhir di Jawa Barat yang minta bantuan itu sekarang biasanya di angka 9 Juta tapi sekarang sudah ada di angka 38 Juta, jumlah penduduk Jawa Barat ada 50 Juta, artinya sudah di atas 50%, dan sementara kemampuan Pemerintah hanya sampai bulan July.
“Tidak tahu kemampuan Pemerintah Pusat sampai bulan apa, sementara kita tidak akan tahu sampai kapan Covid-19 ini berakhir. Apalagi dengan prilaku masyarakat dalam beberapa hari belakangan ini dan termasuk hari ini datang ke pusat-pusat perbelanjaan seperti, Mall dan Pasar.
Tidak bisa menahan diri, padahal kan sudah dilarang jangan dulu beli baju lebaran dari pada terpapar covid-19, karena di khawatirkan dengan berkerumun orang ada yang terkena atau OTG, kan kita tidak tahu. Misal kemarin ada pemberitaan prihal terkait salah satu kasir yang terjangkit positif Covid-19 walaupun bukan di daerah kita.
Termasuk disini di Tawangbanteng di depan desa ada pasar dan saya kira ini juga harus jadi perhatian kita semua, terutama Pemerintah desa nya sendiri. Bagaimana menghadapi masyarakat, katakanlah yang berbelanja minimal menggunakan masker, jangan sampai ada kerumunan dan tidak ada alat pelindung diri,” tambahnya.
DPRD mendorong anggaran yang sudah di ketuk pada tahun ini, terang Ali, supaya semuanya di alihkan kepada penanganan covid-19. Jadi termasuk saya juga dari awal selalu bersuara tentang hentikan dulu proyek-proyek yang lain, termasuk masalah infrastruktur, karena kebetulan Gubernur hobinya mempoles Alun-alun dan sudahi dulu lah.
“Untuk penanganan Covid-19 tingkat Provinsi belum bisa di pastikan karena posisinya secara bertahap, cuman anggaran yang sudah di kucurkan pada beberapa bulan terakhir ini. Misalkan rencana Gubernur itu 1 Juta Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan bansos, bantuan perbulannya Rp. 500.000 dan sudah jelas jumlahnya sudah Rp. 500 Juta serta rencananya sampi bulan Juli berarti 4 bulan, kalau dihitung dengan jumlah Rp. 2 Triliyun.
Anggaran yang lainnya untuk padat karya tunai, termasuk soal stimulus perekonomian, namun itu setelah (pasca) Covid-19 ini berakhir. Jadi anggaran Provinsi juga sebetulnya kalau kita bahas selalu berubah-ubah yang awalnya, misalkan 10 Triliyun, kemudian 15 Triliyun dan berubah lagi menjadi 14 Triliyun karena Covid-19 ini tidak jelas kapan berakhirnya, sehingga kami DPRD selalu membahas terus di tingkat provinsi,” paparnya.
lanjut Ali, cuman APBD Provinsi 46 Triliyun itu kan kalau kita gunakan untuk penanganan Covid-19 pasti perekonomian akan lumpuh, dan sementara sekarang masalah pendapatan pajak saja sudah menurun, baik pajak kendaraan bermotor atau pun pajak restorant, karena restorant pun pada tutup, apalagi kendaraan penjualan di Indonesia menurun drastis/anjlok hingga 90%.
“Artinya kondisi kita memang masalah perekonomian ini makin sulit, makanya dibutuhkan sekarang adalah Pemerintah harus lebih tegas dan harus lebih di siplin, kalau tidak disiplin memang akan makin sulit kapan posisi Covid-19 ini berakhir,” tegas Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.
Editor : Fauzi Balla Dewa.
