TASIKMALAYA — Ratusan warga yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Sukapancar meyampaikan kekecewaanya atas hasil Pemilihan kepala desa (Pilkades) dengan menggelar aksi unjuk rasa (Unras) di lapang sepak bola depan kantor Desa Sukapancar Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, Sabtu (10/04/2021) siang.
Mereka menduga adanya praktek monay politic atau politik uang dalam proses pelaksanaan Pilkades Sukapancar yang telah usai dilaksanakan pada Kamis 8 April kemarin.
Dalam pelaksanaan Unras tersebut mendapat pengawalan ketat petugas Kepolisian dan TNI, beberapa orang perwakilan dari masyarakat di perkenankan masuk ke kantor sekertariat panitia Pilkades yang diterima langsung oleh Ketua Panitia Drs. Usep Darukutni di dampingi Ketua BPD Sukapancar Amar Ma’ruf, S.IP, dan Kapolsek Sukaresik IPTU. Asep Saefulloh, SH.
Ketua panitia Pikades Sukapancar Usep Darukutni ditemui usai masa membubarkan mengatakan, perwakilan peserta aksi menyerahakan barang bukti adanya money politic dari salah satu calon diantaranya, daftar yang menerima uang, uang berjumlah Rp. 450.000, dan bukti rekaman, itu tidak di serahkan tapi hanya diputar dan didengarkan saja.
“Terkait laporan itu, kami akan rapatkan semua panitia, dan nanti keputusanya dalam tujuh hari,” ungkapnya.
Sementara itu, ketua BPD Amar Ma’ruf menjelaskan, aksi itu merupakan hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya yang dijamin oleh Undang-undang jadi tidak ada salahnya asal dilakukan dengan cara-cara yang baik tidak anarkis itu.
“Adapun semua hal-hal itu telah disampaikan kepada kami, tapi belum dikaji dan belum di pelajari. Tentu ini perlu waktu mungkin, nanti malam kami dengan panitia dan pihak Kecamatan akan sama-sama mengkaji apa yang mereka usulkan dengan data-data tersebut,” ucapnya.
Menurut Amar, kalau kemudian ini terbukti adanya unsur sebagai tindak pidana atau bagaimana tentu kami juga akan berkonsultasi dengan para pihak yang lebih berkompeten yaitu, Kepolisian.
“Berharap ini tidak berlanjut sampai kesananya karena mereka (warga yang aksi) juga yang kami dengar sebetulnya tidak menginginkan yang lain-lain, kecuali minta kejadian ini tidak terulang di kemudian hari,” ujarnya.
Ia menjelaskan, karena dengan tindakan money politic ini menurut mereka ini sudah mencederai dan membunuh demokrasi yang ada di wilayah Desa Sukapancar.
“Jadi mereka sebagai generasi bangsa yang punya potensi, secara punya ilmu dan sebagainya, layak menjadi kepala desa tapi tidak mempunyai uang akan mundur dengan sendirinya karena melihat pengalaman yang sudah terjadi selalu dimenangkan oleh calon yang mempunyai uang,” paparnya.
lanjut Amar, barang bukti yang di berikan kepada kami yakni, Catatan siapa yang memberikan dan siapa yang menerima itu hanya sebagian, dan sebagian lagi masih di warga masyarakat, Uang berjumlah Rp. 450.000, serta untuk bukti rekaman barusan tidak diberikan, foto-foto dan video.
“(Peserta aksi) hanya sebagian kecil dari 4 (empat) Kepunduhan yaitu, Kepunduhan Sukapancar, Sukamahi, Bojong kawung dan Sukamanah. Dalam aksi tersebut masyarakat tidak mengatas namakan calon kepala Desa mana pun, ini mengatas namakan Forum Masyarakat Peduli Sukapancar,” tandasnya. (Fauzi).
