TASIKMALAYA — Bantuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) UMKM yang kerap disebut Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (Banpres BPUM) kali ini penyalurannya melalui Bank BNI dan BRI sebesar Rp. 1,2 juta.
Menurut informasi dari salah seorang warga penerima bantuan UMKM di Desa Ciawi yang tidak mau jatidirinya disebutkan, kepada wartawan mengatakan, bantuan yang disalurkan melalui Bank BRI tersebut tidak di terima secara utuh karena adanya potongan atau jasa pencairan.
“Pencairan di lakukan secara kolektif, dan disitu ada uang jasa, makanya kami tidak menerima secara utuh,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua DPK APDESI Kecamatan Ciawi Yanto Susanto, SH, menyampaikan, kalau ada pemotongan perlu di konfirmasi kepada kepala desa dan ke BRI, bahwa BPUM itu di Kecamatan Ciawi tidak ada pemotongan.
“Terkecuali ke ikhlasan orang yang menerimanya, salah satu contoh kemarin perangkat saya (Desa Pakemitan Kota) mengantar 7 orang ke BRI, setelah di BRI disampaikan dan dipersilahkan mengambil nomor antrian oleh pihak BRI, setelah cair para penerima tersebut datang ke desa dengan memberikan uang sebesar Rp. 10.000/Orang,” ucap Yanto saat dimintai tanggapan tentang adanya dugaan pemotongan bantuan tersebut di kantornya, Desa Pakemitan Kota Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, Selasa (27/04/2021) siang.
Menurut Yanto, bagusnya atas nama APDESI ya lebih baik koordinasi kepada kepala desa. Mudah-mudahan kepala desa bisa memberikan penjelasan yang lebih baik dan akurat, seandainya memang itu ada pemotongan kenapa tidak dikonfirmasi lebih baik.
“Supaya nanti kedepannya mungkin ada keterpaksaan pemotongan. Tetang menerima informasi kalau langsung diantar ke rumah-rumah itu belum, tapi terkait pemotongan-pemotongan tersebut tersirat kabar itu ada,” ujarnya.
Pada Kamis 29 April 2021, Kepala Desa Ciawi Sopyan Nurul Hadi, S.Sy, ditemui di kantornya menjelaskan, sebelumnya 3 hari menjelang bulan Ramadhan sakit dan begituh kemarin mendengar informasi dari Pak Kuwu Yanto (Ketua DPK APDESI) terkait permasalahan ini sedikit kaget karena saya belum ke desa-desa (masuk kantor).
“Ya begituh menerima informasi dari APDESI, langsung mengumpulkan perangkat semuanya/di brefing dan perasaan dari rumah sudah suudzon, saya menyangka ke perangkat. Alhamdulillah perangkat itu tidak ada yang memotong sepeser pun, jadi ini adalah ada oknum masyarakat yang tahu informasi dari internet bahwa BPUM akan cair.
Kebetulan orang tersebut mengatas namakan dekat dengan orang BRI dan biar cepat cair terus diantar, sampai orang BRI sendiri bertanya kepada perangkat desa, apakah orang ini Punduh (Kepala wilayah)? Orang BRI tersebut mengira oknum masyarakat tersebut adalah punduh, bahkan WA (pesan whatApp) nya sama saya di screenshot,” paparnya.
Menurut Sopyan, akhirnya punduh juga merasa tidak enak yang intinya oleh oknum itu. Intinya, pertama saya merasa terpukul dan merasa di cemarkan “Urang Teh Teu Tuah Teu Dosa” ada informasi seperti begini.
“Tidak tahu kepentingan dia itu apa? Kalau perlu mau konfirmasi kepada orang yang bersangkutan silahkan, jadi modusnya itu apa? Jadi intinya yang merasa tidak enaknya itu Desa Ciawi,” ujarnya.
Berharap masyarakat kopratif, konsultasi sama desa begituh menerima BPUM kan lewat Hp (pemberitahuannya) harusnya konfirmasi dengan desa. Karena desa tidak bagaiman-bagaimana seolah-olah desa yang mengarahkan, kalau keinginan desa semua warga itu mendapatkan bantuan.
“Oknum masyarat tersebut belum dipanggil karena namanya juga dengan warga sendiri sehingga mengedepankan dulu kekeluargaan dan kalau memiliki niat benci, bisa saja mempersilahkan untuk konfirmasi langsung tapi saya tidak mau,” tambahnya.
lanjut Sopyan, mau ditanagani dulu oleh desa dan dikasih arahan dulu karena ketika ada masalah tetap pucuk pimpinan di desa.
“Oknum-oknum masarakat tersebut sudah di ketahui, dan mereka tahu dari Hp bahwa yang cair itu si A, si B, si C jadi seolah-olah jadi pahlawan sehingga di koordinir,” pungkasnya. (Fauzi).
