TASIKMALAYA — Puluhan warga masyarakat Desa Cikunir mengikuti sosialisasi bantuan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), bertempat di aula kantor Desa Cikunir, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, beberapa hari yang lalu.
Bantuan Rutilahu bagi ribuan calon penerima manfaat ini, sumber anggarannya dari Provinsi melalui skema pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Calon penerima manfaat program RTLH merupakan hasil usulan desa melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan usulan tersebut telah diverifikasi oleh Pemerintah Kabupaten.
“Adapun kriteria penerima bantuan RTLH, diantaranya lahan milik sendiri, masyarakat berpenghasilan rendah dan siap untuk sewadaya,” ujar Kepala Bidang (Kabid) Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan dan Permukiman (PUTRPP) Kabupaten Tasikmalaya H. Ruslan Munawar melalui Kasi Perencanaan Teknis dan Pengendalian Perumahan Adi Abdullah Umar Jaelani, ST., MM, kepada awak media saat ditemui di ruang kerjanya, Jum’at (01/10/2021).
Menurut Adi, pembangunan melalui program RTLH di Kabupaten Tasikmalaya masih banyak yang perlu dibantu. Sehingga masyarakat itu harus betul-betul memanfaatkan bantuan program ini dengan sebaik mungkin, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada.
“Total jumalah RTLH mencapai 49.344 unit dan setiap tahunnya terus berkurang. Sebab, target bantuan setiap tahunnya mencapai 2 ribu unit dari semua sumber anggaran. Kebetulan untuk tahun 2021 sekarang, sumber anggarannya dari PEN,” ungkapnya.
Adi menambahkan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) melaksanakan pekerjaan harus sesui dengan mekanisme. Mulai dari proses pencairan, pemindah bukuan, sampai memindahkan material sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB). Hal itu dilakukan, agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan di lapangan.
“Untuk musyawarah persiapan pelaksanaan konstruksi (MP2K) ini sudah dimulai dari hari sabtu lalu. Fugsinya untuk mengecek kembali musyawarah dalam persiapan pencairan, kesiapan material secara swadaya, kesiapan tim teknis di lapangan, LPM dan masyarakat juga disiapkan pada pertemuan itu. Jika saat musyawarah ada perubahan, maka harus ada kesepakatan,” pintanya.
Kordinator Fasilitator Kabupaten Tasikmalaya Aa Sadudin, ST, ditemui di tempat terpisah mengatakan, pembangunan Rutilahu sedang dalam proses pengiriman dari toko material. Untuk tahap pertama, pembangunan harus 50 persen.
“Barang keperluan untuk pembangunan rumah sebesar Rp 16.500.000, bagi setiap calon penerima manfaat. Kalau sudah selesai pengiriman, baru dibayar. Pemindah bukuan dari rekening LPM ke toko bangunan,” ungkapnya.
Aa menjelaskan, calon penerima manfaat harus menyiapkan swadaya. Sebab untuk upah yang dibayarkan hanya Rp 700.000, bahan material Rp 16.500.000, dan operasional LPM sebesar Rp 300.000.
“Bangunannya pun itu harus memenuhi 3 aspek, diantaranya untuk keamanan harus ada sloof beton bertulang, kolom, ring balok,” imbuhnya.
Ia menyampaikan, selanjutnya untuk kesehatan harus ada Water Closet (WC) dan septic tank, pencahayaan min 10 persen dari luas bangunan, ventilasi 5 persen dan terakhir adalah kelayakan. Standarnya 9 M2 untuk 1 orang, untuk 4 orang berukuran 4×9 M2 atau 36 M2.
“Saya berharap melalui program bantuan RTLH ini, para calon penerima manfaat khususnya di 50 Desa, dapat memiliki tempat tinggal yang layak. Selain itu juga, dapat menciptakan lingkungan rumah yang sehat, sehingga hidupnya sehat dan ekonominya bisa meningkat,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Desa Cikunir H. Ibin Arifin dihubungi melalui pesan WhataApp kepada awak media menyampaikan, sebelumnya masyarakat di desanya telah dikumpulkan untuk sosialisasi teknis pembangunan RTLH bersama Korfas (Koordinator Fasilitator). Telah disampaikan, bahwa program rehab rumah ini merupakan salah satu bentuk perhatian Pemerintah terhadap masyarakat.
“Alhamdulillah di Desa saya ada 60 warga yang menerima bantuan RTLH ini. Diharapkan bisa segera dilaksanakan pembangunannya, dan lancar sesuai target dengan waktu yang telah ditentukan, serta pemerima bantuan dapat memanfaatkannya dengan baik,” pungkasnya.
