TASIKMALAYA — Dalam upaya mingkatkan mutu pendidikan, Pemerintah Pusat menggelontorkan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui program Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 17 miliar lebih untuk peningkatan sarana dan prasarana (Sapras) Sekolah Menengah Pertama (SMP) di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana (Kasi Sapras) bidang SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Tasikmalaya Jani Maulana, S.Sos., M.Si, mengatakan, progress pembangunan fisik DAK SMP 2021 rata-rata sampai dengan bulan Oktober awal mencapai sekitar 55 sampai 60 persen. Sekarang kita lagi mengajukan pembayaran kepada CV untuk tahap ke 2.
“Untuk pencairan tahap ke 2 minimal pembangunannya harus mencapai 25 persen, tapi kenyataan di lapangan sudah 55 persen bahkan lebih dan nanti sisanya tahap ke 3 sekitar Minggu ke 2 di bulan November,” ungkap Jani kepada inovatif89.com saat ditemui di kantornya Disdikbud Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Jum’at (22/10/2021).
Ia menjelaskan, anggaran totalnya Rp. 17 miliar lebih untuk peningkatan sarana dan prasarana 15 SMP dan ini pertama kalinya lagi setelah tahun 2012 dilaksanakan oleh pihak ketiga. Dari awal kita melangkah meminta bantuan pendampingan kepada Kejaksaan Negri Kabupaten Tasikmalaya dan mengadakan rapat selalu dihadiri oleh semua Direktur.
“Tujuannya kalau misalkan di lapangan ternyata ada yang di Subkan pekerjaannya tetap yang di panggil Direktur, karna yang bertanggung jawab adalah Direktur beserta PPK (Pejabat Pembuat Komitmen),” paparnya.
Maka dari itu, Kabid Sapras Disdikbud Kabupaten Tasikmalaya Jani menambahkan, kita berharap untuk di lapangan ikuti pedoman RAB, dan spek teknis jangan sampai keluar dari jalur itu.
“Dalam kontraktual tidak ada istilah pengembangan dan tidak ada istilah pengurangan, harus sesuai dengan spek. Kalaupun memang di lapangan ada hal-hal yang keluar dari spek langsung laporkan di Contract Change Order (CCO),” ujarnya.
lanjut Jani, karna kebijakan Dapodik sekolah supaya lebih mengupdate kondisi sarana dan terus minta bantuan ke Dinas PUPR.
“Pihak sekolah minta bantuan PUPR, dan hasil verifikasinya di upload disistem, membutuhkan bangunan apa? Semenjak tahun 2019 Bysitem Bydata,” pungkasnya.
