Asep Sopari, DPRD dan Pemerintah Harus Bersikap Mesra

Bupati H. Ade Sugianto (tiga dari kanan) duduk berdampingan bersama Ketua DPRD Tasikmalaya Asep Sopari Al Ayubi saat akan menerima penghargaan Opini WTP pada LHP LKPD tahun anggaran 2020 dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang di raih oleh Pemda Kab. Tasikmalaya pada Kamis 20 Mei 2021 yang lalu. Foto/dok : Diskominfo Kab. Tasikmalaya - Set DPRD Kab. Tasikmalaya. //Fauzi.

TASIKMALAYA — Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Asep Sopari Al Ayubi, SP, mengatakan, DPRD dan Pemerintah memang harus bersikap mesra, tetapi itu berlaku hanya dalam hal-hal tertentu. Seperti soal regulasi yang disepakati bersama, bukan mesra dalam arti kolusi.

“Memang secara undang-undang juga Pemerintah dan DPRD itu sama-sama penyelenggara pemerintahan. Kita mesra dalam kesepakatan yang sudah dibangun. Bukan mesra yang berarti karena janji-janji positis atau janji-janji di luar meja yang disekapakati,” tandas Asep kepada awak media usai pelaksanaan Rapat Parpurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya persetujuan penetapan Raperda menjadi Perda di ruang Paripurna pada Jum’at 18 Juni 2021 lalu.

Bacaan Lainnya

Dengan demikian, terang Asep, DPRD tidak lantas kehilangan daya kritisnya. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, DPRD tetap harus memberi masukan.

“Kita kritis terhadap eksekutif misalnya bila eksekutif tidak melaksanakan Perda yang sudah disepakati, juga bila eksekutif tidak menjalankan aturan sesuai dengan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah,” ujarnya.

Asep juga menekankan, bahwa daya kritis DPRD tidak boleh melupakan dasar kritiknya, yakni data dan fakta yang valid. Sehingga kritik yang keluar adalah kritik membangun.

“Misalkan, kita sudah sahkan Perda soal SOTK nih, tapi ternyata tidak dilaksanakan sebagaimana kesepakatan. Itu wajib kita kritik, harus diawasi, jangan dibiarkan. Itulah fungsi kita di DPRD,” tegasnya.

Hal senada disampaikan oleh Bupati Tasikmalaya H. Ade Sugianto, S.P. Menurutnya, Pemerintah dengan DPRD harus satu pemikiran dan satu langkah.

“Bagaimana tidak mesra, soal kebijakan DPRD sebagai wakil rakyat yang punya keinginan bersama. Kami eksekutif yang melaksanakan. APRD juga dibangun bersama-sama. Pelaksanaannya pun, kami pertanggungjawaban ke DPRD,” ungkap Ade.

Soal kritik, Ade mengaku, bahwa dirinya selalu meminta semua jajaran DPRD untuk sering-sering dan semakin kritis terhadap kekurangan-kekurangan eksekutif. Tapi dengan kritik yang baik dan solutif.

“Kalau hanya menunjukkan kekurangan-kekurangan tanpa menawarkan solusi, itu tidak sehat. Kalau cuma begitu, saya juga bisa,” pungkasnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *