Pewarta : Yusrizal.
Inovatif89.com — Alhamdulillah, saya sudah menjabat Kepala desa (Kades) selama 3 priode di Desa Tarunajaya. Jadi selama menjabat Kepala desa baru sekarang merasakan apa yang jadi permasalahan semua Kepala desa dan termasuk saya, dalam masalah Si Covid-19 ini.
“Global memang seperti apa yang sekarang terjadi, dan bener-bener Si Covid-19 ini menjadi perhatian dunia,” ungkap Kepala Desa Tarunajaya selaku LBH (Lembaga Bantuan Hukum) DPC APDESI Kabupaten Tasikmalaya, H. Saepuloh, SH, saat ditemui di kantor Desa Tarunajaya, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Senin (11/05/2020).
Dikatakan Saepuloh, apalagi terkait dalam hal bantuan terdampak Covid-19, semua Kepala desa yakin disibukan dengan pendataan dan himbauan langsung ke RT, supaya menarik KK untuk di data. Akhirnya semua di sibukan seperti apa yang di intruksikan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten.
“Termasuk desa saya, dan sekarang mengajukan data tersebut dengan total 4.500 KK, tapi ketika data tersebut muncul kepada penerima bantuan terdampak Covid-19 hanya 21 KK,” ujarnya.
Menurut Saepuloh, data tidak sesuai dengan validasi dari apa yang sudah Kepala desa dan semua perangkat kerjakan dalam hal mendata.
“Sedangkan masyarakat sudah pada tahu, bahwa bantuan terdampak Covid-19 itu berkisar 600.000/KK dan masyarakat desa tahu, bahwa KK mereka sudah di tarik sama pihak RT, jadi jelas mereka punya harapan besar,” tandasnya.
Padahal, terang Sepuloh, bantuan yang di gembor-gemborkan Pemerintah Provinsi itu desa kami hanya mendapatkan 21 KK. Ini menjadi kan masalah untuk Pemerintah desa, padahal masayarakat tidak tahu, dan bahkan berangan-angan akan mendapatkan bantuan tersebut.
“Gara-gara di Medsos viral tentang bantuan ini, dan itu, masyarakat pun akhirnya pada punya harapan dengan mempertanyakan kepada pihak desa. Kami selalu mendapatkan cacian dan makian, seolah-olah kami kepala desa yang memakan uang bantuan tersebut.
Kembali ke pendataan, kalau pun Pemerintah mau memberikan bantuan terdampak Covid-19 ini ke data yang lama, tapi kenapa Pemerintah menyuruh untuk mendata baru dan kenyataannya tidak sesuai dengan yang diajukan oleh pihak desa,” ucapnya Kades Desa Tarunajaya dengan nada kesal.
Saya yakin dari 350 desa yang lain, sama apa yang di rasakan sekarang ini. Padahal setiap data itu dari RT, jadi otomatis RT yang tahu, yang tadinya mendapatakan PKH dan sembako, karna sekarang ada peningakatan ekonomi dan RT pun setiap tahun menunjukan ke pihak desa.
“Tapi pada akhirnya pas turun, data itu lagi dan tetap data itu lagi, yang sudah terdaftar juga berjalan mendapatakan bantuan PKH dan sembako. Kalau pendataan itu menugaskan pihak RT sebagai pemerintah dibawah dan harus akui data itu. Jadi istilahnya ngapain harus ada validasi data, kalau yang muncul nya masih itu-itu saja,” tambahnya.
lanjut Saepuloh, saya selaku kepala desa dan LBH Apdesi, ambil sikap terkait prihal pendataan bantuan terdampak Covid-19, karna memang sama semua desa masalahnya serta apalagi saya kan orang senior, pasti lebih paham untuk para kepala desa.
“Saya selaku Pemerintahan dari bawah, juga tahu, masyarakat itu dari awal juga tidak menduga bahkan bakal dapat bantuan seperti ini dan masyarakat itu sebetulnya sudah tenang, cuma yang bikin sekarang galau itu dikarnakan dari Medsos, gencar bakal mendapatkan bantuan.
Akhirnya masyarakat mempertanyakan kepada yan dekat yaitu, Pemerintah desa bukan ke Pusat. Sedangkan bantuan tersebut sampai saat ini belum tahu kapan terealisasi,” pungkasnya.
