INOVATIF89.COM, JAKARTA – Presiden RI Ir. H. Joko Widodo memimpin rapat persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 bersama para Menteri dan Kapolri di Istana Presiden RI Jakarta Pusat, Minggu (10/04/2022) sore.
Kita akan membahas secara lebih detail mengenai persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) dan juga Pilkada serentak yang akan dilaksanakan tahun 2024, yang pertama saya minta disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak itu sudah ditetapkan. Sudah jelas semuanya, sudah tahu bahwa Pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2004.
“Ini perlu di jelaskan, jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa Pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan Pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan Presiden dan juga yang berkaitan dengan soal 3 (Tiga) periode,” ujar Joko Widodo dalam sambutannya, dikutif dari video yang diunggah oleh PJ (Pengawal Jokowi) ke Media Sosial (Medsos).
Jokowi – sapaan Joko Widodo menambahkan, karena jelas bahwa kita telah sepakat Pemilu dilaksanakan 14 Februari dan Pilkada dilaksanakan nanti di November 2024, sudah jelas semuanya dan dijelasakan sekalian bahwa tahapan Pemilu itu sudah dimulai, nanti di pertengahan Juni tahun 2022 sudah dimulai, karena memang ketentuan undang-undang nya 20 bulan sebelum pemungutan suara. ucapnya.
Ia mengatakan, yang ke 2, 12 April nanti KPU dan Bawaslu priode 2002-2007 akan kita lantaik dan segera mempersiapkan Pemilu dan Pilkada di tahun 2024. Oleh sebab itu nanti kita perlu bicara dengan KPU dan Bawaslu mengenai persiapan-persiapan ini, agar persiapan Pemilu dan Pilkada, yang ini kita belum punya pengalaman serentak itu betul-betul bisa kita persiapkan dengan matang. ujarnya.
Presiden Jokowi menyampaikan, dan yang ke 3, agar segera dikejar juga penyelesaian payung hukum regulasi yang dibutuhkan untuk Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024.
“Ini saya minta agar Pak Menkopolhukam komunikasi yang Intens dengan DPR RI dan juga KPU, sehingga perencanaan programnya ini bisa di detailkan, lebih detail lagi dan sehingga regulasi yang ada yang di susun ini tidak multi tafsir dan nanti bisa menimbulkan perselisihan di lapangan,” tandasnya.
Yang ke-4, terang Jokowi, yang ini juga segera harus diputuskan mengenai alokasi dana baik dari APBN maupun APBD dalam rangka persiapan Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Kemarin sudah disampaikan kepada saya, bahwa diperkirakan anggarannya sebesar 110,4 triliun untuk KPU dan Bawaslu, KPU nya 76,6 Triliun Rupiah dan Bawaslu nya 33,8 Triliun Rupiah.
“Ini saya minta di detailkan lagi, dihutung lagi, dikalkulasi lagi dengan baik, dalam APBN maupun dalam APBD dan dipersiapkan secara bertahap,” imbuhnya.
Jokowi menambahkan, yang ke 5, kita juga harus menyiapkan pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, pejabat Walikota yang berakhir masa jabatannya di tahun 2022 ini ada 101 daerah, disiapkan karena ada 7 Gubernur, ada 76 Bupati dan ada 18 Walikota yang harus diisi.
“Saya minta seleksi figur-figur pejabat daerah ini betul-betul dilakukan dengan baik, sehingga kita mendapatkan pejabat daerah yang kapabel memiki lidersif yang kuat dan mampu menjalankan tugas yang berat di tengah situasi ekonomi yang tidak mudah, situasi ekonomi global yang tidak gampang. Agar nantinya menyiapkan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2022 ini bisa berjalan dengan baik,” ungkapnya.
lanjut Jokowi, jelang kontestasi politik ini biasanya suhu menghangat itu biasa, tapi jangan sampai masyarakat terpropokasi oleh kepentingan-kepentingan politik yang tidak bermanfaat.
“Oleh sebab itu saya minta dilakukan edukasi, dilakukan pendidikan politik yang masif kepada masyarakat, kepada para kontestan, jangan membuat isu-isu politik yang tidak baik, terutama isu-isu politik identitas yang mengedepankan isu politik sara. Saya kira kita memiliki pengalaman yang tidak baik di pemilu-pemilu sebelumnya, kita harapkan ini tidak terjadi di Pemilu tahun 2024,” pungkas Presiden Jokowi.
