TASIKMALAYA – Bupati Tasikmalaya H. Ade Sugianto, S.IP, membuka kegiatan peningkatan kapasitas anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sewilayah Kecamatan Cigalontang, bertempat di GOR Desa Pusparaja Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat, Kamis (02/06/2022).
Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Tasikmalaya melalui PABPDSI Kecamatan Cigalontang dengan melaksanakan program kerja, untuk mempertegas peran dan sinergitas BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
Alhamdulillah pada hari ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT, serta bisa berkumpul bersama. Ini sangat luar biasa seluruh gagasan Ketua APDESI dan Ketua PABPDSI atas terselenggaranya acara ini, sehingga dapat berjalan sukses tertib dan aman.
“Mungkin baru pertama kali diselenggarakannya kegiatan ini di tingkat Kecamatan Cigalontang, sangat luar biasa. Pertama saya apresiasi yang sangat luar biasa kepada Kadis PMD (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa). Kita juga ingin meningkatkan kapasitas Desa, Aparatur Desa juga BPD,” ungkap Bupati Ade dalam sambutannya.
Ade menegaskan, yang lebih penting lagi adalah membangun sinergritas hubungan Kepala Desa maupun BPD dan kelembagaan lainnya.
“Saya apresiasi atas penyelenggaraan acara ini,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua PABPDSI Kabupaten Tasikmalaya Hilmansyah M. Husnaeni mengatakan, saya di undang untuk menjadi narasumber dalam kegiatan peningkatan kapasitas ini.
“Saya lebih mengharapkan peningkatan kapasitas ini tidak hanya BPD saja, namun juga Kepala Desa dan Perangkat Desa-nya. Sehingga komplek system permasalahan bisa diselesaikan dan sinergritas dibangun dengan rasa, percuma kalau kapasitas peningkatannya masing-masing,” ucapnya.
Dengan adanya kegiatan ini tentunya saya sangat mendukung sekali, mudah-mudahan Kecamatan Cigalontang menjadi motor dan Pak Bupati juga sudah berbicara bahwa kita akan duduk bersama, untuk Kecamatan-kecamatan lainnya mudah-mudahan bisa lebih daripada ini. katanya.
Dalam berintrospeksi di manapun, terang Hilmansyah, saya selalu berbicara anggota BPD, tapi dari mulai sekarang kita tingkatkan tugas fungsi kita menyoroti kinerja perangkat desa dan Kepala Desa. Karena pengawasan kinerja Kepala Desa juga ada aturannya, BPD tidak bisa main-main.
“Selanjutnya menanggapi terkait beberapa persentase, hampir 60% lebih BPD ini ASN bahkan ada yang dari TNI – POLRI, karena dari aturan yang belum jelas. Seperti yang dibilang Pak Bupati memang benar, bahwa BPD ini pertama diangkatnya oleh masyarakat bukan oleh golongan Politik,” paparnya.
Menurutnya, jadi pengabdian untuk sementara ini memang tidak dipermasalahkan bahwa BPD berlatar belakang ASN walaupun secara kinerja mohon maaf akan ada terganjal dan berbeda dengan yang bukan ASN akan lebih fokus.
“Akan tetapi sementara ini aturannya mau tidak mau seperti ASN bahkan TNI – POLRI boleh, alasannya karena amanah masyarakat, sementara dalam Permendagri nomor 110 juga tidak dipermasalahkan, yang tidak boleh itu BPD rangkap jabatan dengn Perangkat Desa karena ini akan double akun,” imbuhnya.
lanjut Hilmansyah, adapun untuk sementara ini belum ada penggajian tapi sifatnya baru tunjangan, itulah uniknya BPD.
“Jabatan BPD itu yang pertama adalah pengabdian, kedua tidak mempunyai gaji. Namun kita juga terus berkoordinasi untuk yang lebih baik kalau memang memungkinkan BPD ini bisa diatur jadi ASN, contoh misalkan jadi salah satu unit kerja di Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) walaupun bertugas di Desa masing-masing,” pungkasnya.
Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya, DPMD Kabupaten Tasikmalaya, Ketua PABPDSI Kabupaten Tasikmalaya, Ketua PPDI Kabupaten Tasikmalaya, Ketua DPK APDESI Kecamatan Cigalontang, Muspika Kecamatan Cigalontang, dan Para Kepala Desa, Ketua BPD serta anggota BPD sewilayah Kecamatan Cigalontang.
