Anggota DPRD, Roffi mengatakan, Bansos (Bantuan Sosial), dan BPJS Kesehatan saat ini banyak yang tidak aktif. Banyak bantuan yang tidak tepat sasaran, kalau zaman dulu operator Desa bisa mengusulkan dan atau bisa mencoret penerima manfaat tapi saat ini hanya bisa mengusulkan.

“Siapa yang bisa, itu adalah BPS, yang muncul yaitu dari desil. Mohon kerjasamanya dari semua pihak, kita jangan saling menyalahkan. Mudah-mudahan Bansos tepat sasaran,” ujarnya.

Roffi menambahkan, saya menyarankan agar Kader Posyandu juga masuk BPJS Kesehatan, BPJS ketenagakerjaan karena saat ini di tahun 2026 yang masuk BPJS ketenagakerjaan itu adalah Ketua LPM.

“Saya dengan pak Haji Dedi akan memperjuangkan, kedepannya bukan hanya Kader Posyandu saja tapi yang lainnya juga masuk ke BPJS ketenagakerjaan,” tegasnya.

Anggota Komisi IV Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya itu menjelaskan, bahwa kedepannya ada untuk masyarakat yang membutuhkan untuk pengidap penyakit kronis, misalkan gangguan jiwa ataupun cuci darah boleh meskipun desil 6-7 usulkan saja dan itu sudah ada dari pemuda anggarannya.

“Tapi itu hanya sampai bulan Juni. Mudah-mudahan kedepannya harapan kita Kabupaten Tasikmalaya itu adalah UHC minimal yang aktif itu 80%,” imbuhnya.

“Semoga hasil Musrenbang yang sebelumnya diusulkan ke tingkat Kecamatan ini betul-betul dari MUSDes. RKPD tahun 2027 intruksi dari pak Bupati itu ada 3 (tiga), diantaranya Musrenbang, dan Reses para anggota dewan. Insya Allah kedepannya akan dikawal terus dan yang penting bermanfaat bagi masyarakat,” pungkas Roffi.